Tiktakborneo.com – SAMARINDA – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menuntut kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni. Namun, di balik megahnya infrastruktur yang tengah dibangun, Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Syahariah Mas’ud, memberikan peringatan keras terkait kondisi pendidikan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) sebagai wilayah penyangga utama.
Syahariah menyoroti adanya kesenjangan antara masifnya pembangunan fisik dengan kesiapan sektor pendidikan di PPU. Ia menilai, daerah tersebut saat ini justru tengah menghadapi tantangan serius berupa keterbatasan jumlah guru, ketimpangan distribusi tenaga pendidik, hingga urgensi peningkatan kompetensi yang belum sepenuhnya terakomodasi.
“Jangan sampai kita terlalu fokus membangun gedung, jalan, dan kawasan baru, tetapi lupa menyiapkan guru yang akan mendidik generasi yang hidup dan bekerja di dalamnya. Akan menjadi ironi apabila pusat peradaban baru Indonesia dibangun di atas fondasi pendidikan yang belum sepenuhnya siap,” ujar Syahariah, Jumat (12/6/2026).
Berdasarkan data pendidikan di PPU, saat ini terdapat sekitar 2.448 guru yang tergabung dalam PGRI. Namun, kondisi tenaga pendidik ke depan cukup mengkhawatirkan. Dalam kurun waktu 2025–2026, daerah ini menghadapi gelombang pensiun yang mencapai 78 hingga 100 guru.
Situasi tersebut diperparah dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada 241 guru honorer, sehingga ancaman kekurangan tenaga pendidik di sekolah-sekolah kini kian nyata.
“Bagaimana kita ingin mencetak generasi emas IKN jika masih ada sekolah yang kekurangan guru? Bagaimana kita ingin berbicara tentang daya saing global jika kebutuhan dasar pendidikan belum sepenuhnya terpenuhi?” tanyanya.
Selain masalah kuantitas, Syahariah juga menyoroti kebutuhan guru akan peningkatan kompetensi di era Kurikulum Merdeka. Ia mencatat, pelatihan teknologi seperti koding dan kecerdasan buatan yang menjadi tuntutan zaman saat ini baru menjangkau sebagian kecil tenaga pendidik di PPU.
Kecamatan Sepaku sebagai kawasan inti IKN memang mengalami lonjakan kebutuhan, namun wilayah lain seperti Waru dan Babulu justru berpotensi mengalami kekurangan guru akibat belum optimalnya penempatan serta minimnya insentif bagi guru yang bertugas di daerah terpencil.
“Sebagai langkah konkret, saya akan dorong pemerintah daerah dan pusat untuk segera mengambil langkah progresif dan mengusulkan percepatan sertifikasi guru, penyesuaian formasi PPPK dengan kebutuhan riil, serta pemberian insentif khusus bagi guru di wilayah sulit jangkau,” tuturnya.
Lebih dari itu, ia menegaskan bahwa PPU harus segera menyusun perencanaan pendidikan jangka panjang yang terintegrasi dengan arah pembangunan IKN. Menurutnya, investasi terbesar bagi IKN bukanlah sekadar beton dan teknologi, melainkan kualitas manusia yang dihasilkan oleh sistem pendidikan yang kuat.
“Guru adalah fondasi pembangunan daerah. Jika kita ingin IKN menjadi simbol kemajuan Indonesia, maka investasi terbesar yang harus kita lakukan hari ini adalah memastikan para guru mendapatkan dukungan, perlindungan, penghargaan, dan kesempatan berkembang yang memadai,” pungkasnya.(*/ade)
