Tiktakborneo – SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) kini tengah mengalihkan fokus pembangunan infrastruktur dasar dari layanan internet ke pemenuhan kebutuhan listrik bagi desa-desa terpencil. Meski program internet gratis “Gratispol” hampir mencapai target, tantangan besar masih menanti di 45 desa yang hingga kini belum terjangkau aliran listrik.
Berdasarkan data Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, dari total 841 desa di Kaltim, sebanyak 802 desa sudah menikmati layanan internet hingga akhir 2025. Kini, pemerintah berupaya menuntaskan pemasangan internet di 39 desa tersisa dengan alokasi anggaran Rp 5 miliar melalui APBD Perubahan 2026.
Namun, Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal, mengakui bahwa pemasangan internet tidak bisa dipisahkan dari ketersediaan listrik.
“Kalau listrik tidak ada, bagaimana caranya memasang internet? Karena itu penyelesaiannya harus berjalan beriringan,” ujar Faisal.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim, Bambang Arwanto, menjelaskan bahwa pihaknya saat ini fokus mengintervensi 45 desa yang masih berada dalam kondisi gelap. Upaya ini merupakan kelanjutan dari langkah progresif Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud yang sejak awal menjabat berhasil menekan jumlah desa tanpa listrik dari 110 desa menjadi 72 desa.
Bambang mengakui, percepatan elektrifikasi sempat terhambat oleh penurunan dana bagi hasil (DBH) yang membatasi fiskal daerah. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemprov Kaltim memperkuat koordinasi dengan Kementerian ESDM guna mendapatkan intervensi dari pemerintah pusat.
“Tahun ini ada 27 desa lagi yang akan diintervensi melalui program listrik desa dari pemerintah pusat. Jika ini tercapai, maka akhir 2026 jumlah desa yang belum berlistrik diprediksi turun menjadi 45 desa,” kata Bambang.
Desa-desa yang menjadi sasaran program ini umumnya masuk dalam kategori daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), seperti di wilayah Kabupaten Mahakam Ulu, Kutai Barat, Kutai Timur, Berau, dan sebagian Paser.
“Banyak desa yang berada di lokasi sangat terpencil dan terisolasi, bahkan belum memiliki akses jalan yang memadai sehingga menyulitkan masuknya jaringan distribusi listrik PLN secara optimal,” tutupnya.
Sebagai solusi jangka pendek, Pemprov Kaltim telah menyalurkan bantuan pembangkit listrik mandiri serta pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal. Pemprov Kaltim berharap kolaborasi dengan pusat dapat terus berlanjut agar seluruh wilayah di Kalimantan Timur dapat segera merdeka dari kegelapan dan keterbatasan akses informasi.(*/ade)