Tiktakborneo.COM – SAMARINDA – Dinamika politik terkait wacana hak angket di DPRD Kalimantan Timur tengah menjadi sorotan. Meski mengakui hak angket sebagai instrumen demokrasi yang sah, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Syahariah Mas’ud, menekankan pentingnya menjaga fokus pada persoalan mendesak, yakni kondisi fiskal daerah dan keberlangsungan pelayanan publik.
Syahariah menyatakan tidak keberatan dengan penggunaan hak angket selama hal tersebut bertujuan untuk menghadirkan keterbukaan bagi publik. Namun, ia mengingatkan agar perdebatan politik tidak menyampingkan realita bahwa Kaltim saat ini menghadapi tantangan anggaran yang tidak ringan dengan ruang fiskal yang jauh lebih sempit dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
“Kita boleh berbeda pandangan soal politik. Kita boleh berdebat soal kebijakan. Tetapi masyarakat juga perlu tahu bahwa saat ini Kaltim sedang menghadapi tantangan anggaran yang tidak ringan,” ujar Syahariah.
Ia menekankan bahwa di tengah keriuhan isu politik, kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, hingga penanganan stunting tidak bisa ditunda. Menurutnya, program-program yang menyentuh langsung kehidupan rakyat harus tetap berjalan meskipun anggaran daerah sedang mengalami tekanan.
Sebagai anggota Komisi IV, dirinya menegaskan bahwa pembahasan APBD Perubahan 2026 harus menjadi perhatian prioritas bersama. DPRD dan pemerintah daerah diminta memastikan keterbatasan fiskal tidak berdampak pada terganggunya layanan dasar masyarakat.
“Hak angket penting, tetapi pendidikan dan kesehatan juga penting. Demokrasi harus berjalan, pengawasan harus berjalan, tetapi pelayanan kepada masyarakat juga tidak boleh berhenti,” katanya.
Ia berharap masyarakat dapat mengawal proses politik dan pelayanan publik secara berimbang. “Ukuran keberhasilan pemerintah bukan terletak pada intensitas perdebatan politik, melainkan pada manfaat nyata yang dirasakan masyarakat melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kelanjutan pembangunan di tengah situasi ekonomi yang sulit,” tutupnya.(*/ade)