Tiktakborneo.com – SAMARINDA – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Syahariah Mas’ud, meminta Pemerintah Provinsi Kaltim melakukan evaluasi selektif terhadap program pendidikan gratis atau Gratispol. Di tengah keterbatasan fiskal daerah, ia menyarankan agar program tersebut diprioritaskan pada jenjang SMA dan SMK serta masyarakat kurang mampu.
Syahariah menyoroti adanya ketimpangan antara proyeksi anggaran dan realisasi APBD. Awalnya, APBD Kaltim diproyeksikan mencapai Rp24 triliun, namun dalam praktiknya hanya terealisasi sekitar Rp12 triliun. Kondisi ini membuat ruang fiskal daerah semakin sempit untuk membiayai program-program bernilai jumbo.
“Kalau untuk SMA, SMK, swasta maupun negeri, itu memang kewajiban provinsi. Namun, untuk S1, S2, dan S3 itu sebenarnya ranah pemerintah pusat, bukan kewenangan daerah,” ujar Syahariah, Senin (18/5/2026).
Meski mengapresiasi keberanian Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dalam mengalokasikan dana pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi, Syahariah menekankan pentingnya keberlanjutan fiskal. Ia khawatir jika beban anggaran tidak dikelola dengan presisi, prioritas pembangunan di sektor lain akan terganggu.
Data menunjukkan, program pendidikan gratis di Kaltim memang menyedot porsi anggaran yang signifikan. Berdasarkan LKPJ 2025 dan pembaruan triwulan I 2026, beasiswa Pendidikan telah tersalurkan Rp288,5 miliar bagi 63.603 mahasiswa.
Dengan target Pemprov Kaltim sebanyak 158.981 penerima manfaat dengan proyeksi anggaran mencapai Rp813,5 miliar. Sementara itu di jenjang pendidikan menengah, pemberian seragam gratis menyasar 65.004 siswa baru SMA/SMK/SLB di 447 sekolah pada tahun ajaran 2025/2026.
Melihat angka tersebut, Syahariah mendesak pemerintah agar skema beasiswa perguruan tinggi lebih selektif. Menurutnya, kelompok masyarakat yang secara ekonomi mampu seharusnya tidak lagi menjadi sasaran program bantuan pemerintah.
“Kalau pun S1, S2, dan S3 tetap berjalan, porsinya harus dikurangi. Masyarakat yang mampu kalau bisa bayar sendiri dulu. Prioritas harus kepada yang benar-benar membutuhkan,” ungkapnya.
Terkait munculnya kritik dari kalangan mahasiswa mengenai pelaksanaan program Gratispol, Syahariah berharap agar komunikasi tetap terjalin melalui dialog yang konstruktif. Ia meminta mahasiswa memahami bahwa pemerintah daerah sedang berupaya memberikan yang terbaik meski di bawah tekanan anggaran.
“Kalau ada yang kurang, mari bicara baik-baik. Saya berharap mahasiswa juga menghargai upaya pemerintah untuk perluasan akses pendidikan ini,” pungkasnya.(*/ade)