Tiktakborneo – SAMARINDA. Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Kalimantan Timur membongkar rapor merah pembangunan infrastruktur pendidikan di wilayah Bumi Etam. Sejumlah proyek pembangunan gedung sekolah di beberapa kabupaten dilaporkan mangkrak dan terbengkalai, menyisakan ruang kelas dengan fasilitas seadanya serta atap yang bocor.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Syahariah Mas’ud, menegaskan bahwa sengkarut proyek pendidikan ini bukan lagi sekadar kendala teknis biasa. Menurutnya, kegagalan manajemen proyek ini berdampak langsung pada hak siswa untuk mendapatkan fasilitas belajar yang layak.
“Yang kami temukan di lapangan, anggaran sudah berjalan, tetapi fisiknya belum selesai,” ujar Syahariah usai menghadiri Rapat Paripurna ke 9 DPRD Kaltim, Senin, (18/5/2026).
Salah satu titik krusial yang disorot adalah pembangunan SMAN 3 Long Ikis di Kabupaten Paser. Proyek yang ditargetkan rampung tahun ini baru berdiri sebatas rangka beton. Syahariah mengungkapkan, proyek tersebut akhirnya diputus kontrak karena pihak kontraktor angkat tangan akibat kendala medan dan masalah finansial.
Dampaknya, para siswa terpaksa mengungsi di bangunan sementara dengan kondisi memprihatinkan. “Ruang kepala sekolah saja bocor. Kalau hujan, ruang kelas bahkan harus dikosongkan,” katanya.
Berdasarkan data Pansus LKPJ, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim mengantongi 10 kegiatan putus kontrak pada Tahun Anggaran 2024, dan angka ini bertambah 8 kegiatan pada 2025. Fenomena ini menunjukkan adanya tumpang tindih proyek baru di tengah belum tuntasnya pekerjaan lama.
DPRD Kaltim juga mencatat sejumlah sekolah lain yang berada dalam kondisi bermasalah, diantaranya SMKN 1 Penajam Paser Utara ditemukan proyek renovasi kelas serta pembangunan ruang praktik siswa terbengkalai dan berakhir dengan pemutusan kontrak kerja, SMAN 2 Paser Belengkong ada proyek unit sekolah baru senilai Rp25,2 miliar terhambat masalah administratif terkait perjanjian hibah tanah yang belum tuntas, walau lahan sudah bersertifikat.
Selanjutnya, SMK 7 Balikpapan yang belum memiliki fasilitas meja dan kursi memadai sehingga terpaksa meminjam dari sekolah lain. Akses jalan menuju sekolah juga rawan kebanjiran saat air laut pasang (rob), SMKN 2 Sangatta Utara (Kutim) ditemukan sejumlah keretakan pada struktur bangunan ruang kelas baru, padahal status proyeknya dilaporkan telah selesai dikerjakan.
Merespons temuan ini, Komisi IV DPRD Kaltim menjadwalkan kembali peninjauan lapangan pada Rabu besok untuk menyisir sekolah-sekolah bermasalah lainnya, termasuk di kawasan pedalaman seperti Mahakam Ulu.
Dirinya mendesak Disdikbud Kaltim untuk memperketat proses tender dan lebih selektif dalam menyaring mitra kontraktor agar skandal proyek mangkrak ini tidak menjadi ritual tahunan.
“Jangan sampai pekerjaan asal diterima lalu ditinggalkan di tengah jalan. Anak-anak kita yang menjadi korban,” pungkasnya.(,)