TIKTAKBORNEO.COM – BALIKPAPAN – Program pendidikan gratis melalui skema Gratispol yang dicanangkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) dinilai efektif menekan angka putus kuliah dan cuti akademik di tingkat perguruan tinggi.
Salah satu kampus yang merasakan dampak signifikan dari program jaminan biaya pendidikan ini adalah Universitas Mulia Balikpapan.
Ketua Satgas Gratispol Universitas Mulia, Sumardi, mengungkapkan bahwa sebelum program ini bergulir, faktor finansial kerap menjadi kendala utama yang membuat mahasiswa terpaksa menghentikan masa studinya di tengah jalan.
“Hadirnya Gratispol ini sangat membantu mahasiswa. Sebelum program ini berjalan, cukup banyak mahasiswa yang mengambil cuti kuliah atau bahkan menghilang (putus studi) karena terkendala biaya,” ujar Sumardi saat diwawancarai, Rabu (13/5/2026).
Sumardi membeberkan, jangkauan program ini terus mengalami perluasan. Pada tahun akademik 2025, jumlah mahasiswa Universitas Mulia yang masuk dalam daftar usulan penerima program Gratispol melonjak hingga mencapai kisaran 1.500 orang, dari yang sebelumnya hanya sekitar 1.200 kuota mahasiswa.
Untuk bisa mendapatkan bantuan pendidikan ini, terdapat sejumlah kriteria mutlak yang harus dipenuhi oleh calon penerima, yakni calon penerima wajib berdomisili di wilayah Kalimantan Timur minimal selama tiga tahun, batas usia maksimal untuk mahasiswa jenjang Strata 1 (S1) adalah 25 tahun dan batas usia maksimal untuk jenjang S2 dan S3 dibatasi hingga 35 tahun.
“Namun, khusus untuk profesi dosen atau tenaga pendidik yang ingin melanjutkan studi, pemerintah memberikan toleransi batasan usia khusus hingga rentang 40 sampai 45 tahun,” imbuhnya.
Lebih lanjut, besaran dana bantuan yang disalurkan melalui program Gratispol ini bersifat variatif karena disesuaikan dengan nominal Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada masing-masing program studi (prodi).
Di Universitas Mulia Balikpapan, rincian rata-rata serapan bantuan per semester sudah diatur. Diantaranya, Prodi Umum (Ekonomi, Hukum, Komunikasi) mendapatkan Rp 5 juta per semester, Prodi Farmasi mendapatkan Rp 7,5 juta per semester, Pendidikan Kedokteran mendapatkan Rp 15 juta per semester dan Program Spesialis mendapatkan Rp 20 juta per semester.
“Sistem pembiayaan penuh ini akan terus berlaku hingga maksimal delapan semester, atau hingga mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan lulus sesuai dengan masa studi normalnya,” katanya.
Kendati skema penganggaran dari pemerintah daerah dinilai semakin tertata dan siap untuk tahun-tahun berikutnya, pihak kampus mengaku masih membentur kendala administratif dari pihak mahasiswa.
Masalah utama yang kerap ditemukan di lapangan adalah kelalaian mahasiswa dalam melengkapi berkas data personal pada sistem pendaftaran daring (online) resmi Gratispol.
“Kami masih mendapati ada mahasiswa yang belum mengisi data di website resmi, padahal dari pihak kampus sudah mengajukan nama mereka. Jika data tersebut tidak dilengkapi, maka otomatis dananya harus dikembalikan ke kas negara karena tidak bisa dipertanggungjawabkan pencairannya,” tutupnya.
Guna mengantisipasi hal tersebut, manajemen Universitas Mulia memastikan akan terus melakukan pendampingan ketat agar para mahasiswa penerima manfaat tetap aktif berkuliah dan tertib secara administrasi.(*/ade)